RDP dengan Perusahaan, Sekretaris Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Dorong Non BM ke BM
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga perusahaan besar yang beroperasi di Riau, Rabu (14/1/2026). Dari rapat itu Sekretaris Pansus, Edi Basri SH MSi banyak menyinggung potensi pajak, perusahaan didorong untuk mengganti kendaraan bermotor non BM ke BM.
Edi Basri mengatakan pihaknya mengundang PT RAPP, PT Indah Kiat dan PT Ivomas Group untuk membahas potensi-potensi pajak yang bisa dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, dia mengapresiasi upaya PT RAPP menjadikan kendaraan plat non BM yang beroperasi di wilayah kerjanya ke plat BM.
"Kita bersyukur karena pajak kendaraan bermotor dari non BM ke BM sudah ada peningkatan. Ada 100 unit mobil yang ada di RAPP sudah kembali ke BM," ujar Ketua Komisi III DPRD Riau itu.
Pihaknya akan terus mendorong PT RAPP termasuk perusahaan-perusahaan lainnya supaya semua vendornya mewajibkan setiap perusahaan agar memakai kendaraan plat BM.
"Nanti Pansus ini akan merekomendasikan bahwa supaya setiap perusahaan itu mewajibkan setiap vendor memakai plat BM. Dengan memakai plat BM artinya menyumbang pajak untuk daerah. Jangan sampai plat non BM beroperasi di Riau, cari uang di Riau, memakai jalan Riau tapi bayar pajaknya ke luar," ulas politisi Gerindra tersebut.
Di kesempatan itu Edi Basri juga menyoroti pajak BBM. Ia menilai pembayaran pajak BBM itu terkesan terselubung. Pasalnya, Wajib Pungut (WAPU), distributornya, itu tidak terbuka datanya ke Bapenda.
"Karena dengan harga jual itu berbeda pajaknya. Pajak itu persentase dari harga jual. Pertamina juga kita kejar ini, data-data distribusinya di Riau. Karena dari Bapenda dia nggak dikasih kan," ucapnya.
Menurut politisi fraksi Gerindra itu, pihaknya mempertanyakan alasan dibalik tidak dikasihnya data dari perusahaan. Artinya, jika Pansus ini bekerja secara maksimal ditambah lagi tim optimalisasi dari eksekutif bekerja maksimal, angka dua digit untuk APBD Riau ke depan optimis tercapai.
"Jadi kalau pertanyaannya apakah mereka sudah jujur, jawabannya saya belum bisa mengatakan dia jujur. Berarti, masih ada yang tersembunyi yang kita cari," tukasnya.
Selain dua sektor pajak tersebut, Edi Basri juga menyinggung soal pajak air permukaan. "Iya, salah satu prioritas kita untuk memanggil perusahaan ini adalah pajak air permukaan. Masa perusahaan itu sudah puluhan tahun pajaknya segitu-gitu saja padahal potensinya besar. Dia selalu meningkatkan produksi, selalu meningkatkan mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya," ucapnya. (Fin)
