Panggil Bapenda dan BPKAD, Komisi III DPRD Riau Ingatkan Pembahasan APBD 2026 tak Molor
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) da Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Riau, Senin (13/10/2025). Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengingatkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 tidak molor.
"Iya, tadi kita mempertanyakan kesiapan naskah KUA-PPAS 2026 ke BPKAD dan Bapenda Riau apakah sudah disetujui gubernur atau belum. Karena November sudah kita bahas di tingkat legislatif. Kita minta agar Pak Gubernur segera menyetujui APBD 2026 di tingkat eksekutif. Jangan sampai pembahasannya molor lagi," ujar politisi Gerindra ini.
Hal lain yang dibahas dalam RDP tersebut kata Edi, adalah menyikapi pemotongan anggaran oleh pusat. Salah satu diantara pertimbangannya, adalah kurangnya penyerapan anggaran.
Pasalnya, dari April sampai bulan Mei, serapan anggaran APBD Riau di bawah 70%. "Itu dianggap kita tidak bagus secara case manajemen. Sehingga pusat memotong anggaran kita," ujarnya.
"Jadi tidak serta merta hanya karena politik pusat saja, tapi memang ada
penilaian-penilaian kinerja manajemen keuangan daerah kita yang tidak maksimal menurut pandangan pusat. Makanya kami ingin gagas bersama supaya kita mencari perolehan penambahan PAD kita secepatnya untuk menutupi kekurangan transfer dari pusat itu," tukasnya.
Lebih jauh terang Edi, satu di antaranya DPRD Riau telah melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta, meminta data berapa jumlah minyak, baik solar maupun bensin berapa kuota yang didistribusikan di Riau.
"Kita cocokkan nanti dengan laporan pajak yang ada di Bapenda. Apakah mereka semua yang menjual minyaknya di Riau menurut pajaknya atau tidak. Atau terjadi pas-pas tergelap minyaknya yang ada di Riau," katanya.
Edi mengatakan, kalau dibandingkan daerah lain, seperti Kalimantan Timur dan daerah lainnya, minimal mereka dapat Rp3 triliun. "Kita hanya Rp1,3 triliun dan sampai bulan Oktober baru tercapai Rp900 miliar," pungkasnya.
Menurutnya, pengajuan APBD 2026 itu harus segera digesa. Karena tidak ada formulasi dari pemerintah provinsi Riau. "Kalau tidak, kita nggak bisa bergerak," tuturnya. (fin)
