Tepis Isu Pajak Sawit Bebani Rakyat, Budiman Lubis: Sasarannya Adalah Pabrik dan Perusahaan
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau fokus pada penggalian potensi pajak air permukaan. Inisiatif ini ditegaskan hanya menyasar sektor korporasi dan perusahaan besar, guna menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2026.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH, angkat bicara merespons kegaduhan di media sosial terkait rencana pemungutan pajak tersebut. Ia memastikan bahwa regulasi ini tidak akan membebani masyarakat kecil atau petani mandiri.
"Kami memohon maaf, tidak ada niat membuat gaduh. Pajak air permukaan ini nantinya dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau. Masyarakat tidak akan dikutip, misalnya untuk irigasi itu tetap gratis. Fokus kami adalah pabrik-pabrik besar," tegas Budiman saat dikonfirmasi, Senin (02/02/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, langkah agresif dalam menggali pendapatan daerah dipicu oleh kondisi APBD Riau 2026 yang hanya menyentuh angka Rp8,2 triliun. Angka tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
"Dengan kondisi APBD saat ini, pemerintah provinsi sangat terbatas dalam membangun jalan dan jembatan. Sementara tingkat kerusakan infrastruktur di Riau sudah cukup mengkhawatirkan," tambahnya.
Budiman mengungkapkan, salah satu skema yang dipelajari adalah penerapan pajak air permukaan untuk perkebunan sawit korporasi, yang nilainya diperkirakan sekitar Rp1.700 per batang. Skema serupa diklaim telah sukses diterapkan di Provinsi Sumatera Barat. Meski begitu, ia menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis.
"Angka Rp1.700 per pokok sawit itu belum final. Posisi DPRD di sini adalah mendorong dan mengawasi, sementara eksekusi pemungutan ada di tangan Bapenda. Kami ingin memastikan semua proses transparan tanpa ada celah penyimpangan," jelas Budiman.
DPRD Riau berharap adanya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, khususnya Kepala Bapenda, serta dukungan dari Plt Gubernur Riau untuk mengoptimalkan potensi pendapatan ini demi percepatan pembangunan daerah. (fin)
