Andi Dharma Taufik Meradang Pusat Putus Bantuan Iuran Kesehatan Saat Ekonomi Sulit
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang memutus kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara massal. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah gegabah yang mengancam hak hidup masyarakat miskin di Bumi Lancang Kuning.
Andi menyesalkan tindakan pusat yang menghapus data PBI bagi warga tidak mampu tanpa melakukan verifikasi faktual terlebih dahulu. Menurutnya, pemutusan jaminan kesehatan ini dilakukan secara sepihak dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Pemerintah pusat seharusnya tidak langsung memotong, betul-betul dicek dulu. Kalau memang sudah mampu, silakan diputus. Tapi kalau belum mampu ya kasihan dong," cetus Andi usai rapat paripurna, Kamis (05/02/2026).
Politisi PDIP ini menegaskan bahwa masalah kesehatan bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut nyawa rakyat. Ia khawatir, pemutusan PBI yang dibarengi dengan pemotongan dana transfer ke daerah akan menciptakan kebuntuan layanan di RSUD maupun Puskesmas.
"Keuangan daerah dipotong pusat, tentu kita harus berpikir keras. Ini sudah urgensi, masalah rakyat nomor satu. Jangan sampai masyarakat kita tidak bisa berobat," tegas politisi PDI-P dari daerah pemilihan Indragiri Hilir tersebut.
Mengingat dana transfer dari pusat yang semakin menyusut, Andi mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau untuk lebih kreatif. Ia mendorong skema Universal Health Coverage (UHC) sebagai benteng terakhir agar warga tetap bisa mendapatkan pelayanan medis meskipun status PBI mereka telah dicabut oleh pusat.
Andi berharap Pemprov Riau bisa menjamin setiap warga yang datang ke fasilitas kesehatan tetap terlayani dengan jaminan dana UHC daerah, meskipun anggaran saat ini sedang dalam kondisi terjepit.
Di sisi lain, Pemprov Riau itu masih berkomitmen untuk menyiapkan anggaran PBI dengan rasio 55% provinsi dan 45% kabupaten/ kota. Sayangnya hari ini dukungan dari Pemprov untuk memperkuat kabupaten/kota belum bisa terealisasi.
"Ada yang sudah maksimal seperti Kota Pekanbaru. Makanya kalau ada pengurangan di rasio itu, tentunya hanya kepada kabupaten/kota yang mampu seperti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Sedangkan Kabupaten Meranti masih butuh dukungan yang lebih maksimal," bebernya sembari berharap, seluruh masyarakat Riau tetap tercover untuk UHC. (fin)
