RDP dengan Komisi III DPRD Riau, BPKAD dan Bapenda Riau Akui APBD Lebih Banyak untuk Bayar Hutang
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau tak menampik jika APBD Riau tahun ini lebih banyak diarahkan untuk pembayaran hutang. Sementara realisasi kegiatan fisik tahun ini 0,38% dan belanja pegawai mencapai 70 persen.
Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Riau dengan BPKAD dan Bapenda Riau, Senin (28/7/2025). "Iya, dalam RDP tadi kita mengevaluasi BPKAD dan Bapenda Riau dalam kaitan realisasi anggaran APBD kita tahun 2025 ini. Sementara APBD kita ditetapkan Rp9,14 triliun lebih kira kira tercapai enggak 100 persen. Supaya juga nantinya bisa kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, melambannya sekarang realisasi kegiatan kegiatan di daerah," ucap ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi saat dikonfirmasi.
Edi Basri menjelaskan, BPKAD dan Bapenda Riau mengakui, karena anggaran tahun ini lebih banyak untuk pembayaran hutang, sehingga kegiatan fisik tidak ada. Mereka mengatakan bahwa realisasi kegiatan fisik atau belanja modal cuma 0,38 persen. Yang tinggi itu belanja pegawai mencapai 70 persen.
"Artinya memang kegiatan fisik kita boleh dikatakan sama sekali tidak ada. Jadi apa nanti yang mungkin bisa direalisasikan untuk tahun 2025 ini, kayaknya mengalami kekurangan lagi dari Rp9,14 triliun itu akan mengalami kekurangan lagi," ucapnya.
Edi mengatakan, penerimaan Pemprov Riau termasuk kekurangan penerimaan setoran BUMD bisa mencapai Rp600 miliar lebih. Ia pun memprediksi mengingat waktu tinggal 5 bulan lagi, sementara realisasinya sejauh ini masih di bawah 50 persen, kayaknya memang tidak tercapai.
"Tapi mudah mudahan kita akan bekerja maksimal dengan tim work dengan mitra kita, BPKAD, Bapenda dalam kaitan pajak kendaraan bermotor dan air permukaan. Termasuk juga pajak pajak perizinan perizinan berkaitan galian C, pajak kendaraan plat merah yang katanya puluhan ribu juga belum bayar pajak," ujarnya.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, ada persyaratan yang sedikit agak mengganjal. Untuk itu ia meminta Dirlantas melalui Kapolda Riau supaya diberikan dispensasi demi untuk pendapatan APBD Riau lebih bertambah lagi.
Ia mengatakan, salah satu solusi untuk meningkatkan PAD Riau adalah pajak kendaraan bermotor. Untuk itu Komisi III DPRD Riau fokus agar bagaimana kendaraan non BM itu harus dimutasikan menjadi BM.
"Transportasi yang sudah diberi izin itu bisa saja di kita evaluasi dan diancam, ditarik izinnya kalau dia tidak mentaati aturan," tukasnya.
Edi pun menegaskan bahwa pada RDP ini pihaknya menekankan kepada BPKAD dan Bapenda, agar mengoptimalkan kinerja. Karena potensi penerimaan pajak Riau masih besar, pungkasnya. (fin)
