Pemotongan TKD Berdampak Dalam Penyusunan Anggaran di Lingkungan Pemprov Riau
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Masih besarnya kebocoran anggaran, diduga sebagai pemicu dipotongnya dana transfer pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam penysunan APBD Riau 2026.
Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Riau Amal Fathullah di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Rabu (12/11/2025).
"Iya, kita masih rapat dengan beberapa Setdaprov Riau membahas tentang pemangkasan TKD yang hampir Rp1,2 triliun. Dan itu berdampak dalam penyusunan anggaran. Tapi kita masih berupaya untuk mencari sumber-sumber yang lain sehingga walaupun ada pemotongan tetapi tidak mengurangi kinerja yang mereka laksanakan," ucapnya.
Politisi PKS itu mengatakan, pemotongan TKD tersebut sudah menjadi arahan dan aturan dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Meski demikian, pada prinsipnya Komisi I DPRD Riau tengah berupaya mencari solusi-solusi lain untuk meningkatkan kinerja Biro-Biro ini.
"Yang kita khawatirkan adanya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan sebagainya. Pengurangan ini berdampak bagi kinerja Biro itu sendiri, ASN, TPP dan sebagainya. Mudah-mudahan
ada solusi terbaik lah untuk pemerintahan Provinsi Riau," katanya.
Sementara saat ditanya solusi untuk TPP tersebut, Amal Fathullah mengatakan masih menunggu informasi dari Komisi III DPRD Riau karena pihaknya tadi tidak membahas secara spesifik. "Itu banggar nanti, yang akan lebih spesifik membahas itu," ujarnya.
Amal Fathullah mengatakan, pemotongan TPP oleh Pj Gubernur Riau SF Harianto dinilai tidak tepat. Karena secara perekonomian akan berdampak pada putaran perekonomian di Provinsi Riau. Seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri.
"Kita berharap tidak ada pemotongan dari sektor-sektor itu. Tapi tentu ini akan saling berkesinambungan. Kalau tak terpotong ini tentu akan ada pos lainnya akan terpotong. Sampai saat ini belum ada menemukan solusi dan juga belum menemukan apa jalan keluar. Beberapa hari kedepan diharapkan dapat menemukan hal-hal baru. Saat ini kan Banggar belum rapat," tukasnya.
Amal Fathullah mengaku, pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan apakah pemotongan TKD Rp1,2 triliun tersebut sudah terkunci atau tidak. Tapi seperti disampaikan oleh berita bisnis ketika bertemu dengan Menteri, seperti itu. Dan itu sudah disampaikan oleh Biro-biro yang bertemu tadi.
"Dampaknya mereka akan mengurangi anggaran-anggaran mereka. Bahkan ada yang setengah dari anggaran tahun 2025, tahun 2026 itu sudah hilang setengah akibat terpangkas.
Biro-biro ini terpaksa berputar pikiran bagaimana mencari solusi agar jangan sampai kinerjanya tidak maksimal," ucap Amal.
Amal Fathullah pun tidak membantah jika pemotongan TKD tersebut akibat banyaknya kebocoran anggaran. Ia mengaku informasi seperti itu. Ada yang menyampaikan ke Menteri Kuangan Purbaya, katanya nanti akan dikembalikan lagi bergantung kendali pemerintahannya. "Ya mudah-mudahan seperti itu," ucapnya.
Ia pun meminta agar melakukan antisipasi sejak awal karena yang disampaikan itu belum pasti. Menurutnya, seandainya memang dikembalikan, semangatlah Pemprov Riau menerima kembalian dari hasil pemotongan tersebut. (fin)
