Pajak BBM Rendah, Komisi III DPRD Riau Panggil Enam Distributor

KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau memanggil enam distributor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengantongi Ijin Niaga Umum (INU) yang ada di Riau, Kamis (02/10/2025). Pemanggilan itu untuk mengetahui apakah ada praktik legal atau ilegal dalam pendistribusian BBM. 

"Tadi kita melakukan evaluasi terhadap 6 distributor BBM yang mengantongi IUP guna mendiskusikan berapa sebenarnya BBM yang didistribusikan di Riau ini. Kita ingin mengevaluasi pajak BBM. Apa yang kami lakukan ini sebagai bagian dari upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak BBM," ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai pertemuan, 

Keenam distributor adalah, Pertamina Patra Niaga, Petro Andalan Nusantara, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Elnusa, PT Prima Nusantara Service dan PT Cita Prima Nusantara.

Pertemuan itu kata politisi Gerindra itu, bertujuan untuk mengevaluasi disribusi BBM yang ada di Riau guna mengevaluasi pajak BBM demi menambah PAD Riau.

"Karena di Kalimantan Timur (Kaltim) pajak bahan bakarnya mencapai Rp5,2 triliun sementara Riau hanya Rp1,3 triliun. Dan sampai saat ini baru terealisasi Rp900 miliar," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut diketahui, salah satu distributor, PT Elnusa mengakui bahwa ada terjadi praktek legal dan illegal dan itu sudah pasaran, ucap Edi menirukan pengakuan perusahaan pemegang INU tersebut.

"Karena yang illegal itu orang tak bayar pajak, sehingga dia bisa membeli yang lebih murah. Sementara yang legal terganggu. Ini yang mau kita kejar," tambah Edi.

Menurut Edi dari diskusi dengan enam distributor ini, dimungkinkan terjadinya kebocoran penjualan minyak di Riau, dengan tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Adapun distribusi BBM di Riau sejak Januari -Agustus 2025 jelas Edi, seperti PT RAPP 4,7 juta liter, PT Patra Niaga 120 juta liter, PT Cosmic 21 juta liter dan PT Elnusa belum bisa dirincikan karena dia masih perbulan. 

Dari diskusi ini, Edi Basri berharap dapat menambah PAD Riau dari sektor BBM ini.

Sementara saat ditanya mengenai besaran konsumsi minyak di Riau dibanding Kaltim, Edi mengatakan sebelas dua belas atau beda-beda tipis. Karena jika dibandingkan jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan jumlah industri lebih kurang sama.

"Perbedaan kita cuma di pertambangan. Tapi kalau ada misalnya perbedaan kita 35 persen, berarti potensi kita diatas Rp2 sampai Rp3 triliun," pungkasnya. 

Edi pun berjanji pihaknya akan mempertanyakan Delivery Order (DO) yang diterbitkan. "Jatahnya nanti akan dia chek di Kementerian Penanaman Modal atau di Kementerian ESDM Jakarta berapa kuota mereka dan berapa sebenarnya yang dijual di Riau. Pihaknya akan mencocokkan dengan dokumen DO," tutup Edi. (fin)