Komisi III DPRD Riau Buru Pajak BBM PT Patra Niaga
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau memburu setoran pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) dari distributor BBM yang beroperasi di Riau, salah satunya PT Pertamina Patra Niaga. Sikap itu dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Iya, kita juga sudah berkoordinasi dengan perusahaan Patra Niaga. Patra Niaga itu terbagi dua. Ada yang zona industri, ada yang zona non-industri. Yang besar itu zona non-industri ini. Kita sudah cek ke Bapenda, lagi evaluasi sekarang. Benar nggak pajak Patra Niaga ini yang non-subsidi ini masuk? Yang BBM subsidinya belum bisa kita evaluasi," ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi, Kamis (16/10/2025).
Politisi Gerindra itu berjanji akan mengejar semua informasi tersebut termasuk adanya informasi mengenai terjadinya distribusi minyak dari luar provinsi masuk ke Provinsi Riau.
"Artinya kita kerugian pajak juga. Ada perusahaan yang membelikan minyaknya dari distributor di luar Provinsi Riau. Itu juga harus menjadi konsen UPT-UPT kita supaya jangan terjadi seperti itu. Kita kekurangan pendapatan pajak cukup besar. Seperti di area perbatasan seperti Rohul, Rohil, minyaknya masuk dari Sumut," ungkapnya sembari menegaskan bahwa harus ada upaya pencegahan supaya tidak mengurangi retribusi pajak BBM.
Sementara saat didesak rencana memanggil 13 perusahaan distributor BBM yang belum dipanggil, Edi mengatakan akan melihat kesediaan kecukupan waktu Komisi III DPRD Riau.
"Mana perusahaan-perusahaan yang kita prioritaskan yang nilai kuotanya besar, kita gilir lagi. Kita sudah minta data rinci kepada BPH Migas berapa kuota per perusahaan distributor itu, supaya kita bisa ukur dengan nilai pajak yang didaftarkannya dan berapa data minyak yang diperoleh secara impor," ujarnya.
Menurutnya, mereka ada yang tidak melalui Pertamina. Itu di SKK Migas di SDM ada katanya. Ia juga meminta data itu supaya Komisi III DPRD Riau konkret bisa mengevaluasi, dan itu belum diperoleh. "Mereka minta nota dinasnya dari DPR untuk mengeluarkan data itu," pungkas Edi.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari 19 ditributor BBM yang sudah mengantongi Ijin Niaga Umum (INU) di Riau, 6 diantaranya sudah dipanggil dan dievaluasi. Sementara 13 distributor lainnya masih melihat kesediaan waktu dan perusahaan-perusahaan mana yang diprioritaskan. (Fin)
