Dekan FIA Unilak Buka Kuliah Umum Isu Kebijakan Lingkungan Kontemporer Pendekatan Policy Network

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Alexsander Yandra, MSi, membuka Kuliah Umum dengan tema Isu Kebijakan Lingkungan Kontemporer bersama Dr Trio Saputra, MSi yang digelar secara online dan offline.

Dekan FIA Unilak Buka Kuliah Umum Isu Kebijakan Lingkungan Kontemporer Pendekatan Policy Network
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Alexsander Yandra, MSi, membuka Kuliah Umum dengan tema Isu Kebijakan Lingkungan Kontemporer bersama Dr Trio Saputra, MSi yang digelar secara online dan offline.

KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Alexsander Yandra, MSi, membuka Kuliah Umum dengan tema Isu Kebijakan Lingkungan Kontemporer bersama Dr Trio Saputra, MSi yang digelar secara online dan offline.

"Perubahan iklim dan pandemi adalah sesuatu yang terjadi saat ini. Banyak terjadi persoalan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkup. Secara administratif permasalahan izin lahan turut berpengaruh karena tidak lagi menjadi isu Riau, tapi sudah global," kata Alxsander, Senin (21/3).

Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa khususnya juga memahami permasalahan lingkungan. Tujuan kuliah umum ini agar mahasiswa dan dosen terintegrasi dari memahaminya kebijakan lingkungan kontemporer. Harapannya di 2030, Unilak yang unggul ditopang oleh fakultas ilmu administrasi.

“Banyak riset dosen, dan mahasiswa yang diarahkan kepada kebijakan lingkungan,” ungkap Alexsander.

Dr Trio Saputra, MSi, selaku narasumber menyatakan isu kebijakan lingkup kontemporer dilakukan dengan pendekatan policy network. Selama ini kebijakan publik lebih didominasi oleh pemerintah maka perlu dilakukan perubahan dengan melibatkan masyarakat, pengusaha dan media massa.

“Para aktor terkait harus melakukan kerjasama untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terkait dengan kebijakan. New publik manajemen, menghendaki bagaimana pemerintah tidak hanya menghabiskan anggaran tapi juga menghasilkan anggaran,” kata Trio.

Mengatasi kebijakan publik yang tidak sesuai dapat dilakukan dengan kolaboratif governance. Artinya melibatkan sektor publik, swasta dan masyarakat. Kemudian memperluas jaringan kebijakan. (sri)