Dari Kunker Komisi III DPRD Riau ke OJK, Ibaratkan BRKS Pincang

Dari Kunker Komisi III DPRD Riau ke OJK, Ibaratkan BRKS Pincang
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri dan Kepala OJK Riau, Triyoga Laksito bertukar cendramata usai kunjungan kerja. (Foto: fin)

KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Kamis (14/11/2025). Dari pertemuan tersebut salah satu materi pembahasan adalah kondisi BUMD Riau, PT Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) yang jika diibaratkan sedang mengalami kepincangan.

"Kondisi yang sekarang ini dalam pertemuan kami tadi (BRKS) dilihat agak pincang. Kalau istilah pihak OJK tadi ibaratnya bannya 4, sekarang bannya cuma 2. Otomatis sebuah kendaraan jalannya tidak akan stabil dan akan pincang," ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai pertemuan dengan Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito dan jajaran.

Dikatakan Edi, sehubungan dengan kondisi lembaga keuangan di daerah, asuransi dan juga lembaga-lembaga finance yang ada di Provinsi Riau, khususnya BRKS, OJK sangat konsen supaya BRKS bisa menjadi bank yang terbaik. Belum diusulkan hasil Pansel atau hasil RUPS kemarin, kemungkinan ada pertimbangan teknis di pihak pemegang saham dalam ini Pemprov Riau.

Edi mengatakan, pertumbuhan kredit untuk BRKS hanya 4% lebih dibandingkan dengan lembaga-lembaga Keuangan lainnya yang mencapai diatas 7%. Menurutnya, hal itu normal saja, karena ada kondisi yang tidak normal di dalam pengurusan BRKS itu sendiri.

"Tetapi hal-hal lainnya bagus, NPL-nya bagus, nilainya bagus. Cuma tinggal bagaimana lembaga keuangan kita ini lebih dimaksimalkan di dalam strukturnya, sehingga nantinya perjalanannya bisa lebih kencang dari kursi yang sekarang ini," ucap Edi.

Diapun berjanji, akan mendorong pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham terbesar supaya hasil-hasil RUPS itu cepat disampaikan. Sehingga nantinya pengisian kekosongan struktur yang ada itu bisa secepatnya terisi.

"Kami juga perbincangkan tadinya persyaratan-persyaratan untuk lulus dari Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), nilai kepatutan tadi di OJK, itu bukan di Pekanbaru, tapi di Jakarta. Di Jakarta penilaian itu dan orang yang menilainya nggak dikenal dari independen lagi, bukan orang OJK," ucap Edi.

Edi menjelaskan, orang dari independen itu, dari bidang-bidang yang spesial yang diperlukan untuk menilai kepatutan dan kelayakan.

"Makanya idealnya supaya jangan kerja dua kali, karena periode kemarin beberapa calon tidak ada yang lulus. Bagusnya diberi peluang beberapa orang atau banyak orang untuk bisa tes dulu di OJK. Setelah lulus baru dimasukkan usulan penggantian. Jangan dulu diusulkan tetapi belum dites. Akhirnya nanti jangan-jangan yang dipilih oleh dalam RUPS ini, jangan-jangan tidak ada yang lulus. Jadi berulang lagi kerja kita, kata Edi menyarankan.

Lebih lanjut Edi menyarankan, ke depan supaya sebelum RUPS itu Pemprov Riau memberikan kesempatan kerjasama dengan OJK untuk membuka kesempatan kepada masyarakat Riau untuk tes kelayakan dan kepatutan untuk menjadi direksi BRK itu.

Sehingga imbuh Edi, nantinya orang yang lulus ini otomatis tinggal dipilih siapa yang prioritaskan untuk menjadikan/menduduki struktur yang kosong sekarang.

Politisi Fraksi Gerindra itupun memuji OJK. Ia mengatakan, kendari struktur OJK minim, namun kerjanya luar biasa. Sampai tingkat leasing, sampai tingkat koperasi, sampai tingkat asuransi dan lain sebagainya. 

"Apalagi keuangan rigid lagi tugasnya. Ini luar biasa apalagi Riau begitu luas dan lembaga yang cukup banyak yang diawasi," ucap Edi tersenyum seraya menoleh ke Kepala OJK, Triyono Laksito. (fin)