Konsultasi Soal Sawit, DPRD Solok Selatan Studi Banding ke DPRD Riau

Konsultasi Soal Sawit, DPRD Solok Selatan Studi Banding ke DPRD Riau
Ketua tim Stuband DPRD Solsel, H. Musliwal usai diterima TA Komisi II DPRD Riau. FOTO: KLIKCERDAS.com/Arifin

KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Sebanyak 15 anggota DPRD Solok Selatan melakukan studi banding (stuband) ke DPRD Riau. Sama dengan Provinsi Riau yang didominasi perkebunan sawit, kunjungan ini dimaksudkan untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Iya, kami kesini untuk konsultasi. Karena daerah sini kan banyak sawit, di daerah kami sawit juga. Kami coba kejar itu, ada PAD-nya di mana bisa dikejar," ucap ketua tim DPRD Solsel, H Musliwal DPRD Solok Selatan usai diterima Tenaga Ahli Komisi II DPRD Riau, Hesta, Rabu (11/3/2026).

Politisi Nasdem Solsel itu mengaku, untuk pertama kalinya mendapat informasi PAD dari BBM. Karena perusahaan memakai BBM non-subsidi. Ia mengaku kalau di Riau pajaknya 10 persen. Sementara di Solsel 5 persen, ucapnya.

"Jadi itu yang kami dapat dari sini. Juga tadi dari opsi pajak. Provinsi  sekarang kan keteter sama kota. Kalau kami karena daerah kami pemekaran,
kami sedikit kendaraan, malah rugi kami. Enak kami gabung dengan provinsi sebenarnya, itu bedanya," kata Musliwal. 

Lebih lanjut kata Musliwal, kalau di Riau provinsinya yang banyak. Sementara untuk provinsi di Sumatera Barat kecil. 

Sementara saat ditanya mengenai TA Komisi II DPRD Riau yang menerima mereka, Musliwal mengatakan lebih baik. Karena menurutnya TA lebih ahli dan lebih mengerti banyak, ucapnya.

"Lebih banyak mengerti dari UU, lebih paham namanya tenaga ahli kan. Yang penting kami berkunjung kesini apa yang kami pertanyakan terjawab sesuai dengan logika yang kami terima," ucap dia.

Saat ditanya apakah pihaknya tidak kecewa karena tidak diterima anggota DPRD hanya TA Komisi II, Musliwal mengaku tidak. 

"Oh enggak lah. Yang apa yang kami pertanyakan terjawab sesuai dengan logika, kami terima ndak masalah," ujarnya.

Musliwal mengatakan bahwa kelemahan di Riau ini aparatur pemerintahan terlalu banyak, terlalu gemuk, sehingga pembangunan kurang. Meski begiti ia mengatakan hal itu kewenangan pemerintahan daerah.

"Kalau kami sudah mendekati 40 persen. Kalau di sini kami lihat tadi mendekati 80 persen kayaknya.
Mana yang baik kami tiru, mana yang tidak baik itu juga kami tiru,"  pungkas Musliwal tersenyum. (fin)